Bayu Alfian

Kebebasan Pers atau Pers Bebas

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah

Setelah rezim Orde Baru 1998 jatuh, kehidupan pers di Indonesia memasuki era kebebasan yang nyaris tanpa restriksi (pembatasan). Bila di era Orba terjadi banyak restriksi, di era reformasi ini pers menjadi bebas tanpa lagi ada batasan-batasan dari kebijakan pemerintah. Konstelasi tersebut, tentu sangat dibutuhkan pers dan dalam upaya perwujudan masyarakat demokratis serta perlindungan HAM. Bukankah kebebasan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi (inti dari kebebasan pers) diakui dalam konstitusi kita (pasal 28 yunto pasal 28F UUD 45 amandemen keempat) serta pasal 19 Deklarasi Universal HAM? Karena itu, pers yang bebas sangat penting dan fundamental bagi kehidupan demokratis. Sekalipun bisa diakui, bahwa pers yang bebas bisa baik dan buruk. Tapi, tanpa kebebasan pers, sebagaimana yang dikatakan novelis Prancis, Albert Camus, yang ada hanya celaka. Kemudian, dimanakah keburukan pers bebas? Pers bebas menjadi buruk. Menurut Jacob Oetama, bila kebebasan pers yang dimiliki pengelola pers itu tidak disertai peningkatan kemampuan profesional, termasuk di dalamnya professional ethics (Jacob Oetama, 2001). Apakah kemampuan profesional pengelola pers sekarang sudah meningkat? Persoalan tersebut mungkin bisa diperdebatkan. Namun, apakah etika profesional pengelola pers tersebut sudah meningkat? Rasanya, pertanyaan itu mudah dijawab, yakni secara umum malah merosot. Kalangan tokoh pers sendiri mengakui hal tersebut. Lukas Luwarso, mantan Direktur Eksekutif Dewan Pers menjelaskan, bahwa kebebasan pers yang sangat longgar saat ini tidak hanya menumbuhkan ratusan penerbit baru. Akan tetapi, juga menimbulkan kebebasan pers yang anarkis. Kebebasan pers telah menghadirkan secara telanjang segala keruwetan dan kekacauan. Publik bisa menjadi leluasa membaca dan menyaksikan pola tingkah figur publik. Serta, hampir tidak ada lagi rahasia atau privasi. Tabloid-tabloid yang sangat sarat berita dan foto pornografi sangat marak. Judul-judulnya pun sensasional, menakutkan dan bahkan menggemparkan (scare headline). Mekanisme untuk menghentikan kebebasan pers yang kebablasan tersebut secara formal hanya bisa dilakukan melalui dua cara. Yakni, melalui pengadilan dan penegakkan etika profesi oleh dewan pers atau atas kesadaran pengelola pers untuk menjaga kehormatan profesinya (Lengkapnya baca : “Pasal Pornografi Dalam Pers”). Guna memaksa, cara kedua ini mungkin lemah dan kekuatannya hanya merupakan moral prefosi. Sejarah membuktikan, mengharapkan Dewan Pers berdaya menegakkan etika profesi wartawan adalah sesuatu yang otopis. Sedangkan cara pertama, penegakkan hukum di pengadilan itu lebih efektif karena bersifat memaksa dan ada institusi negara untuk memaksakannya. Dalam konteks tersebut, tindakan polisi sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana menjadi tumpuan. Kalau polisi pasif saja dan menunggu laporan, apalagi kalau malah ikut menikmati, tentu pers porno akan kondusif berkembang.

Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Amerika Serikat

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

1. pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.
2. pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
3. pers harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami kondisi semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.
4. pers harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang harus diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.
5. pers harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasinya sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. yakni

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, …”

(Q.s. An-Nuur: 31).

Kekalahan Chelsea 0-1 dari Corinthians pada final FIFA Club World Cup 2012 di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang (16/12), menyisakan sebuah cerita yang menggemparkan.

Lembaran taktik bertahan yang dirancang oleh Rafael Benitez, diambil oleh seorang jurnalis asal Brasil dari situs olahraga bernama Globoesporte.

Wartawan itu memasuki ruang ganti pemain Chelsea yang sudah kosong, usai istirahat babak pertama, dan memungut lembaran taktik Benitez di tempat sampah.

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Transaksi adalah kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Dewasa ini unsur lingkungan tersebut sudah termasuk juga lingkungan pada dunia maya dan dunia tidak langsung sehingga muncul juga transaksi pembayaran secara elektronik. Menurut undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Maka transaksi pembayaran elektronik adalah pembayaran yang sah secara hukum dan dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kartu debit / debit card adalah kartu plastik yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk transaksi secara elektronik merujuk pada akun banknya atau institusi keuangan lainnya. Contoh penggunaan kartu debit ini adalah pada transaksi di ATM atau pada kasir-kasir di toko swalayan yang mendukung pembayaran menggunakan kartu debit. Pada beberapa kasus, kartu didesain khusus untuk pembayaran secara online melalui Internet sehingga tidak ada bentuk kartunya secara fisik. Pembayaran menggunakan kartu debit mengharuskan kita memiliki saldo terlebih dahulu pada akun yang bersangkutan dengan kartu debit kita sehingga kita dapat menggunakan saldo tersebut untuk bertransaksi.

Kartu kredit juga sama berupa kartu plastik seperti kartu debit, tetapi sistemnya berupa kredit yaitu penerbit kartu kredit meminjamkan terlebih dahulu uang ke konsumen pada saat transaksi. Konsumen wajib membayar beban kreditnya pada setiap satuan waktu, biasanya setiap bulan.

Mobile banking adalah transaksi seorang konsumen bank dengan akunnya menggunakan perangkat mobile. Konsumen biasanya bisa melakukan cek saldo, transfer saldo, pembayaran kredit, pembayaran lainnya, atau transaksi bank lainnya melalui perangkat mobile mereka. Biasanya melalui fitur SMS pada perangkat mobile, namun ada juga aplikasi mobile banking yang dapat didownload untuk perangkat-perangkat mobile tertentu.

Online Banking memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi dengan bank, hampir semua transaksi bank dapat dilakukan menggunakan online banking. Seperti pembayaran, pendaftaran peminjaman, investasi, atau transfer saldo. Online banking menggunakan jaringan Internet dalam bertransaksi.

Pada konsep transaksi, setiap transaksi haruslah dibuatkan keterangan tertulis sebagai bukti seperti kuitansi atau faktur yang biasa disebut bukti transaksi. Untuk transaksi pembayaran elektronik sendiri, sesuai ITE transaksi tersebut harus dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam sistem elektronik. Maka bukti transaksi yang dimuat dalam sistem elektronik adalah mengikat para pembuatnya dan pada transaksi menggunakan kartu debit dan kartu kredit, bukti transaksi dapat menggunakan faktur yang dicetak oleh mesin yang digunakan pada saat transaksi dan pada mobile banking dan online banking bukti transaksi dapat menggunakan dokumen elektronik yang ada pada saat transaksi.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Transaksi adalah kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Dewasa ini unsur lingkungan tersebut sudah termasuk juga lingkungan pada dunia maya dan dunia tidak langsung sehingga muncul juga transaksi pembayaran secara elektronik. Menurut undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Maka transaksi pembayaran elektronik adalah pembayaran yang sah secara hukum dan dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

B.     Saran